Inti Dari Suatu Penjajahan

Abad.id - Inti dari suatu PENJAJAHAN adalah merampas dan memindahkan kemakmuran atau kesejahteraan milik suatu bangsa kepada bangsa lain dengan cara apapun, lewat tangan siapapun, dan dengan biaya berapapun. Dengan kelicikan maupun kekerasan fisik (perang) jika perlu. Tapi ada cara penjajahan yang tidak memerlukan itu semua justru membuat yang dijajah jatuh cinta dan ketagihan rasa dijajah, bahkan sangat menikmati penderitaan yang ditimbulkan oleh penjajahan.

Lalu Era KOLONIALISME telah berakhir, Era IMPERIALISME juga telah selesai. They are old fashion styles. Aturan main baru itu adalah GLOBALISASI: Kolonialisme dan Imperialisme GAYA BARU.

Globalisasi dan modernisasi yang berciri kemajuan teknologi khususnya IT ternyata menciptakan social cleavage atau belahan sosial. Dan terlihat bahwa jurang keterbelahan sosial di Indonesia kian lebar dan tajam semenjak digelarnya Pemilu serentak bermodel one man one vote. Bahkan dalam praktik politik pun, adanya keberpihakan suatu institusi pemerintah dan negara terhadap partai politik atau kandidat tertentu merupakan benih atas ketidaksolidan antar lembaga, saling curiga mencurigai, merebaknya ego sektoral, dan lain-lain, lalu ujung-ujungnya negara menjadi lemah. 

Ini salah satu akibat amandemen UUD 1945 sebanyak 4 X yang juga telah memandulkan fungsi DPR/MPR, membuat lumpuh pasal 33 UUD 1945 dan lain-lain. Amandemen melahirkan UUD baru bertitel "UUD 2002". Akibatnya, substansi pasal 33 lumpuh. Bumi, air dan segala yang terkandung dibawahnya dikuasai negara dan digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, tapi dalam praktiknya justru banyak dikuasai swasta, dan dikendalikan segelintir orang (bahkan asing) untuk kepentingan diri dan kelompok mereka sendiri. Sekali lagi, pasal 33 mandul, lemah dan cuma jadi slogan semata. 

Hadirnya UUD 2002 justru membidani berbagai UU yang pro kepentingan asing dan bukan pro kepentingan nasional, atau bukan melayani rakyat selaku pemilik negeri. UUD 2002 membidani puluhan bahkan ratusan UU yang tidak lagi pro rakyat, ataupun mungkin ketika GBHN ditiadakan, atau sebab Otonomi Daerah (Otoda) memarakkan korupsi oleh raja-raja kecil, atau bisa jadi akibat multipartai yang membikin high cost politics, dan atau-atau lainnya. Sekali lagi, entahlah. Perlu kajian secara serius dan mendalam guna mencari "biang keladi" atas kegaduhan di hilir tersebut dengan berbasis idealisme dan nasionalisme para perumusnya.

Amandemen tersebut juga bisa diistilahkan sebagai kudeta konstitusi. Kudeta yang paling sunyi, tanpa gaduh dan ribut, yang kini melegalisir penjajahan melalui sistem politik via sistem konstitusi. Tidak ada letusan peluru maupun perang senjata, tapi sebagian kekayaan bangsa malah jatuh serta lari ke luar, jatuh ke entitas yang tidak berhak sama sekali.

Hari ini pula, kita telah tiba di puncak piramida keterpurukan bangsa yang entah kapan bangkitnya.(mda)

Penulis : Malika D. Ana

All Photos taken by myself

Penulis : Pulung Ciptoaji

abad.id-Pasangan suami istri Yulio Kristian dan Loura Francilia saat ini telah ditahan di Polres Cimahi Jawa barat. Keduanya menjadi pelaku kekerasan terhadap seorang Asisten Rumah Tangga (ART) dan telah ditetapkan sebagai tersangka. Korbannya Rohimah, ART yang bekerja di rumah kedua tersangka dan mengalami babak belur. Korban diperlakukan secara keras dengan menggunakan alat-alat dapur.

Wakapolres Cimahi Kompol Niko N Adiputra mengatakan, korban telah bekerja kepada pelaku selama kurang lebih tiga bulan.  “Terjadi dari mulai Agustus sampai dengan Oktober, jadi kurun waktu tiga bulan itu masih kami dalami penyebab dan bagaimana terjadinya,” ujar Niko

Atas kejadian kekerasan terhadap asisten rumah tangga ini membuat arus semakin kencang untuk menyetujui RUU PPRT. Pemerintah yang menginisiasi RUU tersebut memang sedang menggodok aturan terkait Pekerja Rumah Tangga (PRT). “Saat ini telah dibentuk Gugus Tugas Percepatan Rancangan Undang-undang tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT),” jelas Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi.

Danres Metro 704 Jakarta Selatan Letkol Pol Musmiyanto dan Dansat Binmas Kapten pol Adang Rismanto penggagas Kartu pengenal Massa Apung. Foto dok femina 

Harapannya RUU menjadi produk hukum dan akan menjadi landasan dalam mengatur tata kelola ketenagakerjaan. Mulai terkait dengan pengupahan dan lain sebagianya serta aspek sosiologis yang menjadi pertimbangan.  “Terkait pengupahan akan didorong berdasarkan mufakat antara pemberi kerja dengan ART itu sendiri,” jelas Anwar.

Terkait masalah ART ini sebenarnya sudah lama menjadi pembahasan yang tiada habis antara majikan dengan pekerja. Banyak kemungkinan terjadi antara jika hanya ada pemufakatan kedua belah pihak tanpa ada dukungan status hukum. Ingat, sejak dulu sudah sering muncul cerita seorang pembantu dianiaya majikan, atau sebaliknya seoranag pembantu mencuri barang majikan. Keduanya pasti akan behadapan dengan hukum, namun tidak ada strategi untuk mencegah.

Upaya mencecgah pernah dilakukan tahun 80an oleh lembaga kepolisian paling rendah di Jakarta Selatan. Bentuknya dengan menerbitkan kartu pengenal untuk Massa Apung. Kartu ini hanya berlaku kepada ART yang umumnya pekerja musiman dan berasal dari luar Jakarta. Dalam kasus ini awalnya hanya pengecualian diterbitkan oleh Danres Metro 704 Jakarta Selatan Letkol Pol Kusmiryanto.

Gagasan itu muncul banyak kasus kejahatan yang dilakukan oleh ART atau pihak yang bekerja sama dengan mereka. Memang hal ini terjadi karena majikan ceroboh, tidak menyeleksi asal ART tersebut. “Mialnya keluarga Nurdin menerima ART yang baru bekerja satu hari namun sudah membawa kabur anaknya,” kata Letkol Pol Kusmiryanto.

Atas laporan itu, polisi segera bergerak cepat dan melacak pelaku. Mulai mendatangi RT dan mengintrograsi saksi-saksi yang kenal dengan pelaku. Meningat agar kejadian tidak terulang, maka Letkol Pol Kusmiryanto membuat gagasan memberikan pengenal bagi Massa Apung. Kartu ini wajib dipegang anggota masyarakat yang belum memiliki pekerjaan dan tempat tinggal tetap. Termasuk diantaranya para ART. “ Pihak kepolisisian sering kali menerima kesulitan dalam melacak kejahatan yang dilakukan para ART karena kami kehilangan jejak,” tambah Letkol Pol Kusmiyanto.

Sebenarnya menurut peraturan daaerah para majikan harus melapor ke RT setempat jika mempunyai tamu atau pembantu baru. Namun berdasarkan investigasi yang dilakukan kepolisian, banyak majikan yang tidak melakukannya. “ Maka kami berusaha sendiri dengan melacak mengetahui asal usul mereka,” tambah Letkol Pol Kusmiyanto.

Usaha ini dilakukan bukan sekedar memenuhi kepentingan pihak kepolisian, namun kartu pengenal Massa Apung ini juga bisa untuk menghindari penangkapan sia sia bagi siapapun yang tidak pegang KTP.

Ternyata gagasan ini mendapat apresiatif dari Kapolda Metro Jaya. Bahkan mengimbau wilayah lainnya untuk mencotoh dengan menerbitkan kartu pengenal Massa Apung. Namun jika pemilik kartu ini meninggalkan Jakarta maka secara otomatis kartu tidak berlaku lagi dan harus dikembalikan ke RT. “ Di dalam kartu Massa Apung ini juga tercantum identitas nomor telpon yang bisa dihubungi polisi jika ditemukan kondisi kecelakaan, korban kebakaran pembunuhan dan penculikan,” jelas Letkol Pol Kusmiyanto. (pul)

Indonesia Dijadikan Pilot Project Neoliberalisme Melalui Ekonomi Ekstraktif ?

Abad.id - Pertanyaan pada judul diatas berangkat dari asumsi bahwa makin kesini, gerak ekonomi Indonesia semakin tidak berbasis pada kebutuhan dan kepentingan rakyat, bisa dibilang semakin menjauh dari esensi pasal 33 UUD 45 NRI. Tetapi sebaliknya, digerakkan oleh kepentingan kapital dan komoditas global. Demikianlah, pemerintahan dijalankan dengan tata kelola ekonomi yang buruk, salah urus, tetapi cenderung melakukan marketisasi di segala bidang.(Poor governance, mismanagement -yes- but at the root is marketization). 

Dalam amatan penulis, pijakan pembangunan (ekonomi) rezim ini bertumpu pada ekonomi ekstraktif, selain instan (cepat), berjangka pendek, ia juga memaksimalkan keuntungan perusahaan pemodal dengan menyedot SDA murah tanpa berpikir soal kesejahteraan masyarakat sekitarnya.

Ngga mikir juga soal dampak jangka panjang akan terjadi. Kerusakan lingkungan, ekosistem yang parah, hingga mengganggu mekanisme alam semesta dan menyebabkan terjadinya bencana; tanah longsor, banjir bandang, kekeringan, perubahan iklim dan lain-lain. Disini jelas yang untung siapa dan yang rugi siapa dari deep marketization ini. Kata Anthony Barnett; "This isn't democracy... It is the deep marketisation of our society, carried out at breakneck speed."

Hanya melihat sisi keuntungan deep marketization, yakni soal instant yield, cepat, jangka pendek, dan menguntungkan perusahaan dengan menyedot SDA secara murah, ya pantas saja kecenderungan pemerintah lebih suka impor pangan daripada menjadi eksportir (negara produsen), kecuali ekspor CPO. 

Panen padi di desa Gandrungmangu Sragen, doc. pribadi

Bahkan ide food estate atau lumbung pangan yang mengintegrasikan antara pertanian, perkebunan hingga peternakan, yang seharusnya digerakkan oleh pertanian keluarga (family farming) dan masyarakat, lagi-lagi -- food estate ini juga digerakkan oleh konsolidasi perusahaan. Siapa lagi yang diuntungkan? Padahal ketersediaan pangan (logistik) merupakan bagian dari ketahanan nasional dan strategi pertahanan. Jika pengelolanya perusahaan, apalagi perusahaan asing, lalu ketahanan nasional dan strategi pertahanan negara dikemanain?

Tampaknya peran negara lagi-lagi hanya selaku fasilitator atas geliat neoliberalisme di Indonesia yang mengeksploitasi SDA secara ugal-ugalan atau istilah kerennya, eksploitasi secara ultra neoliberalisme. Dan pemerintah hanya berfungsi sebagai makelar alias broker, alias 'blantik,' dengan konsumennya rakyatnya sendiri. Karena neoliberalisme adalah marketisasi semua bidang, baik ekonomi maupun sosial. Maka dalam situasi pasar, Anda adalah produsen atau konsumen.

Nah, fenomena dan trend ekonomi ekstraktif yang bertumpu pada kepentingan kapital dan komoditas global ini sesungguhnya merupakan fase ketiga dalam transformasi neoliberalisme dari participatory bergerak menjadi disciplinary neoliberalisme yang ditandai dengan deep marketization. 

Jadi, bisa disimpulkan bahwa Indonesia kini dijadikan pilot project untuk mengamalkan nilai-nilai dan etika neoliberalisme secara utuh. Ini juga menjawab pertanyaan mengapa rezim ini lebih menyukai impor pangan daripada menjadi negara produsen pangan. Jadi jangan tanya soal swasembada pangan, kedaulatan, apalagi soal nasionalisme, sudah lama menghilang dari para pemangku kekuasaan di negeri yang terkenal gemah ripah loh jinawi ini. 

Betapa ironisnya! Negeri dengan tanahnya yang subur, ibarat tongkat kayu saja jadi tanaman, dan laut dengan sedemikian banyak ikan yang melimpah, garam yang tinggal diproduksi, tetapi pemerintahnya justru lebih suka mengimpor semuanya. Adalah hal yang sangat paradoksial.

Soal janji kampanye yang hendak mensejahterakan rakyat, membela wong cilik, memberantas mafia impor dan seterusnya? Ahh sudahlah! Ibarat "Kakean Gludug kurang udan"; banyak janji tetapi tak satupun yang nyata dan ditepati, semua hanya pepesan kosong bertajuk "Berikan suaramu, cobloslah aku, dan kesejahteraanmu hanyalah bualanku su...!"

Barangkali memang harus begitu, babak belur sepanjang hayat, dari rejim ke rejim, dari jaman ke jaman, dari era ke era, dari satu hutang ke hutang yang lain.

Kemerdekaan diibaratkan hanya membuka kolonialisme baru terus menerus, kolonialisme dan penjajahan modal. Karena kebanyakan elit pemangku kekuasaan penginnya cepat-cepat saja, semua doyan sama yang instan. Tugas mereka hanya memastikan bekerjanya satu kurikulum dari hilir neoliberalisme yaitu freedom financial. Roadmapnya: perbankan, asuransi, investasi, utang, kurs, valuta asing, devisa dan penetapan mata uang internasional via kurs bebas yang memosisikan warga negara menjadi warga melarat dan menderita, tuan tanah yang tidak berdaulat di negerinya sendiri.

Tidak ada di dalam benak mereka soal kesejahteraan, perlindungan rakyat, kecukupan sandang pangan dan papan, kesehatan dan pendidikan yang maju, bahkan mau negara bubar atau ambyar, atau besok bukan lagi milik bangsa Indonesia sekalipun, yang penting bagi mereka adalah bisa menumpuk kekayaan. 'ING NGARSA NUMPUK BANDHA, ING MADYA MANGUN DINASTI, TUT WURI HANGGROGOTI.' (mda)

Penulis : Malika D. Ana

Kembalinya Negara Kekuasaan

Abad.id - Konon katanya Indonesia adalah negara hukum. Negara hukum(Rechtstaat) adalah negara yang menempatkan hukum sebagai panglima. Equality before the law. Semua warga negara berkedudukan sama di depan hukum. Hal ini sesuai pasal 28D ayat 1 UUD 45 bahwa "Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum." Sehingga semua persoalan hukum sudah seharusnya diselesaikan di lembaga peradilan.

Realitasnya, penguasa sering main kayu terhadap warga negranya sendiri. Banyak narasi ketimpangan hukum belakangan ini. Hukum juga tebang pilih dan pandang bulu; kalau kamu sipit dan putih, kamu boleh melakukan pelanggaran dan hukum akan berpihak kepadamu, hingga ada anekdot seperti itu. Boleh disebut beberapa misalnya, soal penghinaan terhadap presiden yang pelakunya kebetulan warga keturunan, akhirnya pelaku bebas melenggang tanpa hukuman, dianggap anak-anak sedang berkelakar, bedakan dengan anak STM pembawa bendera merah putih yang hingga kini tak kunjung mendapatkan keadilan di balik jeruji besi, semata karena dia ikut menyuarakan aspirasi rakyat dalam aksi mahasiswa beberapa waktu lalu. Dan masih banyak kasus persekusi rakyat yang dianggap oposisi. Termasuk kasus yang terjadi belakangan terjadi; penangkapan sejumlah aktifis KAMI, penembakan 6 orang sipil, penangkapan HRS dan pembubaran FPI ormasnya, serta pengambil alihan aset-aset pesantrennya, bandingkan dengan buzzeRp yang sengaja dipiara untuk tujuan pecah belah macam Densi, AJ aka Permadi, Ade dan lain-lain, yang sudah terang benderang mengadu domba, meski ada seribu laporan, mereka tidak akan ditangkap. Kasus arogansi yang paling baru adalah pemberhentian wakil dekan di UNPAD karena ditengarai sebagai pengurus HTI dan FPI.

Bisa dipahami banyak alasan untuk tidak suka pada FPI. Kebanyakn karena intimidasi fisik pada sesama warga. Tapi, cara-cara yang dilakukan oleh rezim ini dalam melarang dan membungkam FPI (tanpa pernah ada pengadilan atau bahkan peringatan) adalah tanda-tanda kembalinya negara kekuasaan. Bukan lagi negara hukum. Hukum dan aparat yang seharusnya menciptakan rasa aman, malah bikin was-was karena hukumnya tidak pernah jelas, dengan apparat juga semaunya. Lalu kita terpaksa menyensor diri sendiri.

Jangan salah fokus. Yang dibahas itu pembubaran suatu organisasi tanpa ada nya proses pengadilan. Dukungan pada ISIS dan sebagainya itu tuduhan yang seharusnya dibuktikan di pengadilan dulu. Begitu kalau mau runut berpikirnya. Setidaknya ikuti jalur hukum. Ada mekanisme pembubaran organisasi, yaitu melalui lembaga yudikatif. Ini jadinya eksekutif mengambil peran yudikatif.

Jika polisi bikin kekacauan, yang ditindak itu oknum polisinya, bukan bubarin instansinya...demikian pula dengan ormas FPI. Jika anggota FPI melakukan sweeping dan tindak kekerasan terhadap warung-warung atau tempat-tempat hiburan, tempat maksiat dan lain-lain, perkarakan melalui jalur hukum pelaku-pelakunya (orang-orangnya), bukan lalu bakar lumbungnya.

Saya sama ngga sukanya dengan banyak orang soal tindakan-tindakan sepihak FPI melalui penggrudukan tempat-tempat maksiat atau warung-warung yang buka di bulan puasa. Tapi ya harusnya bawa penggruduk itu ke pengadilan. Adili kesalahannya, bukan diculik lalu ditembak mati.

Sekali lagi, tindakan tegas itu harus selalu berada dalam jalur konstitusi. Memangnya anda mau penjahat ditembak-tembakin di jalanan tanpa proses pengadilan kayak Petrus jaman Orba dulu? Lalu mainin opini publik untuk membenarkan fasisme?

Ketika rakyat bicara tanah airnya, ketika rakyat bicara keadaannya, ketika rakyat bicara kesulitannya, tentang hak-hak nya yang banyak dilanggar pemerintah, ketika rakyat bicara masa depannya, ketika rakyat bicara kematiannya, pemerintah selalu menjawab dengan;

"Kita negara hukum, menyelesaikan masalah sesuai hukum dan perundang-undangan yang berlaku dengan seadil-adilnya"

Ketika rakyat melihat ketidak jelasan kinerga negara, ketika rakyat merasakan ketidak netralan lembaga-lembaga aparatur terkait, ketika rakyat mulai membangun kesadarannya dalam situasi-situasi ketidak percayaan, pemerintah selalu menjawabnya;

"Siapapun baik perorangan, kelompok dan golongan yang melakukan tindak disintegrasi bangsa, maka ia dan orang-orang di antaranya wajib diberikan sangsi hukuman yang sesuai demi tegaknya persatuan dan kesatuan dalam mewujudkan keadilan yang seadil-adilnya."

Saya jadi teringat omongan Gusdur;

"Ini negeri seolah-olah, seolah-olah adil karena ada pengadilan." Pada kenyataannya ya kekuasaanlah yang dipakai untuk menyelesaikan masalah dan dipakai untuk melakukan pendekatan pada sejumlah oposisi dengan cara-cara represif.

Front Pembela Islam dilarang, pada hari yang sama dideklarasikan Front Persatuan Islam. Kurang nyata apa lagi kalau SKB itu ngga ada dampaknya. Tapi bukan itu substansinya. FPI mungkin saja bisa dilarang dan dibubarkan kapanpun pemerintah mau, tapi segera setelah dibubarkan akan terbentuk wadah yang baru dengan massa yang lebih banyak lagi dan lebih militan tanpa kesulitan apapun. Atau boleh jadi menjadi gerakan tanpa wadah dan bentuk juga sangat mungkin. Dan ini akan sangat berbahaya karena negara akan kehilangan kontrol terhadap gerakan mereka.

Organisasi itu TIDAK dapat dibubarkan dari luar. Sebuah organisasi akan bisa dibubarkan hanya jika para pendiri, para penasehat, para pengurus sepakat bahwa terjadi ketidak cukupan sumber daya untuk mengarahkan organisasi menuju tujuannya. Itu adalah keputusan internal dengan musyawarah dan mufakat secara nyata.

Akan menjadi sangat berbahaya apabila organisasi seperti FPI yang militan menjadi organisasi bawah tanah. Tujuan organisasinya bukan lagi sekedar kritik, tetapi mengumpulkan sekuat-kuatnya sumber daya agar para pengurusnya dapat duduk secara formal dalam lembaga legislatif, eksekutif, atau yudikatif bahkan milliter dalam sebuah gelar operasi yang sangat rahasia untuk memenangkan tujuan-tujuan ideologisnya, bukan sekedar tujuan strategis dan taktis.

Jangan anggap enteng FPI sebagai organisasi, andaipun sangat benci dan sinis terhadap corak perilakunya, organisasi sekecil sekumpulan semut pun punya kemampuan untuk ber-evolusi dari sekedar sekumpulan semut tak berbahaya menjadi Marabunta yang kekuatannya melampaui harimau dan gajah, apalagi organisasi bawah tanah yang solid. Karena ada unsur "ideologi", dan ketika itu mengena dan menyasar tepat ke sasaran, maka terbentuklah "spora". Semakin keras dikikis, akan semakin lebat tumbuhnya dan semakin kuat akarnya.

Maraknya kasus bernarasi arogansi kekuasaan makin membuktikan bahwa Indonesia sebagai negara sudah berubah dari negara hukum menjadi negara kekuasaan, terbukti dengan banyaknya kasus pelanggaraan hukum yang diselesaikan dengan pendekatan kekuasaan, selain tidak melalui proses hokum, sering juga terjadi sesuai dengan kehendak penguasa.

Jika dibiarkan terus terjadi, maka jangan heran kalau kemudian masyarakat yang merasa hak hukumnya diinjak-injak akan menyelesaikan ketidak adilan yang dialaminya dengan caranya sendiri. Karena pemerintah sepertinya mengajari rakyat untuk 'main hakim sendiri.'

Karena kunci dari nation leadership adalah kemampuan berkomunikasi. Pemimpin harus memiliki kemampuan itu. Ada yang namanya personal approach untuk mensikapi berbagai persoalan yang ada, tidak cukup dengan cara-cara normatif saja. Jika komunikasi seorang pemimpin jelek....ya wassalam, jangan pernah salahkan rakyat. (mda)

Stockholm Sindrom dan Penjajahan Modern

Abad.id - Yang repot dalam masalah bernegara itu sebenarnya adalah mindset. Rakyat Indonesia yang mungkin karena hidup di negara bekas jajahan ini merasa defaultnya adalah semua hal itu tidak boleh dilakukan kecuali diijinkan negara (atau aparatnya). Kulina atau terbiasa disuruh-suruh, dijadikan jongos, batur, atau budak dahulunya oleh petinggi-petinggi kerajaan hingga jaman penjajahan oleh bangsa Eropa.

Di negara barat beda lagi. Setelah masyarakat lepas dari kekuasan monarki dan kepausan, mereka mengambil default dari sisi berbeda. Apa saja boleh sebelum ditentukan tidak boleh oleh negara. Karena mereka sadar betul bahwa negara itu ada memang dengan wewenang sebagai pembatas kebebasan. Liberty for all! Bebas begini begitu...

Makanya pembatasan kemerdekaan di Barat benar-benar diyakini sebagai jalan untuk mendapatkan harmoni sosial yang lebih baik. Kalau bukan karena itu, mereka tidak akan mau mengorbankan hak-hak mereka sebagai manusia yang bebas. Maka setiap undang-undang itu selalu dibaca sebagai hak apa yang sedang dikorbankan dan digunakan untuk manfaat apa. Jadi clear! Hak apa yang dikorbankan, lalu rewards apa yang akan mereka dapatkan.

Di Indonesia, karena mindsetnya kebalik...maka undang-undang itu akhirnya dibaca sebagai apa yang sekarang diperbolehkan. Dan dengan aturan yang seperti apa diperbolehkannya. Tidak terasa jika kemudian aturan-aturan itu justru merenggut hak-hak sebagai warga negara. Maka jangan heran kalau pemerintah berlomba-lomba bikin undang-undang.

Karena fokus dengan aturan seperti apa diperbolehkannya, maka undang-undang itu pada akhirnya menambah terus kekuasaan dan wewenang negara aka pemerintah. Tidak ada check and balancesnya, alias tidak ada penyeimbangannya. Malah sebisanya punishment dibanyakin tapi hak-hak warga negara dikebiri. Sebut saja Polisi Indonesia; boleh dibilang tidak ada pihak diluar lembaganya yang bisa mengontrol atau menjadi penyeimbangnya.

Sebangun dengan jaman penjajahan. Bedanya dulu dilakukan oleh Londo putih sekarang oleh Londo ireng alias bangsa sendiri. Kenapa? Karena watak kekuasaan di negara ini tidak pernah benar-benar berubah. Begitupun sikap kita... Kita tidak satu suara dalam banyak hal, sehingga kegaduhan yang terjadi justru kontra produktif, dan ini melemahkan sistem Ketahanan Nasional. Ini juga yang disebut devide et impera dari sisi internal, dan kita dengan sukarela dan bahagia lahap menyantapnya. Banyak ragamnya, antara lain:

Adu jangkrik rasa lembaga, sabung ayam aroma ormas, belah bambu bermenu partai, antarmazhab bahkan antaragama, antar suku dan golongan, dan bahkan antar sesama warga. Ini skema penjajahan gaya baru. Tanpa desingan peluru dan bau mesiu, tapi sebuah bangsa bisa lumpuh Ketahanan Nasionalnya.

Sejak merdeka kebebasan kita hanya bergantung pada kemurahhatian penguasa. Kita pernah punya Orde Baru dan kita segera (dan mungkin telah) memasuki Orde Baru jilid 2 karena pada dasarnya kita sebagai rakyat merelakan hal itu terjadi. Biasa dijajah sih...jadi ya seneng ajah. Keseringan disakiti, dibohongi, dibodohi, ditidak jujuri, dikalahkan, dimelaratkan dan dihisap sumber daya hidupnya menimbulkan sensasi ketagihan rasa sakit, seneng ditindas, dan justru jatuh cinta sama penindasnya.

Ini menjadikan sindroma akut di alam bawah sadar yang menjangkiti hampir sebagian besar bangsa Indonesia. Sindroma yang disebut dengan Stockholm Sindrom. Karena terbiasa, jadi pengen terus seperti kebiasaan. Biasa dijajah, biasa disiksa, biasa disakiti, biasa menderita, lama-lama menikmati dan menjadi kepribadian yang sakit (sakit jiwa) "jatuh cinta" pada keadaan yang demikian bahkan kepada oknum yang membuatnya demikian. Rindu disakiti terus!

Inilah modus penjajahan modern, bukan dengan cara menghancurkan negara target/obyek dengan perang militer, lalu merampok sumber daya yang dimiliki. Tapi modus dalam penjajahan modern itu justru negara obyek dipelihara dalam sebuah sistem kolonialisme ---hidup segan mati tak mau--- sehingga "susu" dan “saripati”-nya (potensi ekonomi dan SDA) dihisap oleh kaum kolonialis tapi si obyek  yang dihisap dan dikeruk potensi sumber daya alamnya tidak merasa, bahkan malah minta diperas lagi, dihisap lagi. Seperti itulah narasi stockholm syndrom, obyek yang dijajah malah jatuh cinta kepada entitas perampas kehidupannya.

Sungguhpun ini bukan refleksi 17 Agustusan tapi pesannya memang kesana. Masih panjang perjalanan bangsa ini untuk memaknai kemerdekaannya. Atau akankah tercerai berai sebelum sampai ke sana? (mda