Reaktualisasi Nilai Kejuangan dari Gedong Nasional Indonesia (GNI)

Abad.id, SURABAYA - Jumat, 28 Oktober 2022 secara nasional diperingati Hari Sumpah Pemuda ke 94. Di komplek Gedong Nasional Indonesia (GNI) di jalan Bubutan Surabaya terlihat ramai. Ada ziarah kubur di pusara dr. Soetomo. Juga ada seminar tentang GNI dan kiprah dr. Soetomo dalam gerakan kebangsaan yang digelar oleh Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata (Disbudporapar) Kota Surabaya.

GNI dan dr. Soetomo adalah satu. GNI didirikan dr. Soetomo dan di komplek GNI dimana pusara dr. Soetomo berada. Secara fisik, tepat di depan pendopo juga berdiri patung dr. Soetomo.

GNI memang menjadi jujugan dalam peringatan Hari Sumpah Pemuda di Surabaya. Ini tidak lain karena dr. Soetomo dan kiprahnya menjadi embrio lahirnya Hari Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928.

Dokter Soetomo sendiri adalah salah satu dari tokoh pendiri Perkumpulan Boedi Oetomo (BO) yang terbentuk pada 20 Mei 1908 yang diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Perkumpulan ini membuka lembaran baru arah pergerakan bangsa Indonesia demi kemerdekaan.

Sejak itu dokter Soetomo dan rekan rekan lulusan STOVIA, Batavia (sekarang Jakarta) terus menyusun kekuatan melalui jalur jalur pendidikan, sosial, ekonomi dan kebudayaan.

Di jalur pendidikan, ia mendirikan Indonesische Studieclub Soerabaia pada 1924. Studie Club ini adalah kelompok belajar yang menginvestigasi persoalan persoalan yang ada di masyarakat yang terkait dengan sosial, ekonomi, pendidikan dan kebudayaan. 

Pengurus dan anggota Indonesische Studieclub Surabaya pada 1927 di Sulung. Foto Repro

Secara umum, Studie club ini mempunyai misi untuk mendorong kaum terpelajar di kalangan orang-orang pribumi supaya memupuk kesadaran hidup bermasyarakat, mendiskusikan masalah-masalah nasional dan sosial, serta bekerja sama untuk membangun Indonesia.

Di Surabaya, Indonesische Studieclub ini awalnya bertempat di jalan Sulung. Jalan Sulung adalah jalan di tepian sungai Kalimas sisi barat yang membujur dari selatan ke utara, antara jembatan Pasar Besar (selatan) dan jembatan Bibis (utara).

Enam tahun kemudia pada 1930, dalam rangka ulang tahun ke enam Indonesische Studieclub, dr. Soetomo menginisiasi pendirian Gedong Nasional Indonesia di jalan Bubutan. Gedong Nasional Indonesia (GNI) ini terdiri dari bangunan pendopo dan dua bangunan kembar tingkat dua di kiri kanan pendopo agak ke belakang (barat).

Purnawan Basundoro, Dr. Samidi dan Nanang Purwono, S.Pd.

Menurut Prof. Purnawan Basundoro, yang menjadi pembicara dalam seminar “GNI Jalan Menuju Proklamasi” bahwa sejak berdirinya GNI pada 1930 dan menjadi sentra pergerakan Bumi Putera, keberadaannya membuat pemerintah kolonial takut. Namun karena dr. Soetomo sebagai pendiri GNI dan dr. Soetomo menjalankan azas kooperatif dengan pihak pemerintah, mereka menjadi lunak.

Mengamati isi pemberitaan beberapa surat kabar, yang beredar dalam kurun waktu 1925-1927 seperti De Locomotive dan Indische Courant, yang diarsip oleh delpher.nl diketahui bahwa Indonesische Studieclub ditulis sebagai alat propaganda dalam upaya penguatan di bidang sosial, ekonomi, pendidikan dan budaya. Secara fungsi Studieclub ini memang mendorong kaum terpelajar bumi putera supaya memupuk kesadaran hidup bermasyarakat, dan secara bersamaan juga menjadi upaya penguatan kebangsaan untuk bebas dari penjajahan.

“Banyak sekali rapat rapat (vergadering) yang diadakan di GNI ini dan itu membuat pihak Belanda takut”, tegas Purnawan Basundoro.

Menyimak aksi aksi pemuda yang digelar di GNI bahwa aksi aksi pemuda ini tidak hanya menyokong tumbuhnya dan lebih bangkitnya rasa kebangsaan sehingga lahir Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928, tetapi aksi pada pasca 1928 juga terus membara secara nasional sehingga terwujud lah memerdekakan diri dari belenggu penjajahan. Proklamasi kemerdekaan pun diikrarkan pada 17 Agustus 1945. Dokter Soetomo sendiri sebagai pembakar strategi perjuangan bangsa tidak sempat menikmati kemerdekaan. Ia meninggal dunia pada 1938.

Gotong Royong

Jauh sebelum lahirnya Pancasila, nilai kegotong royongan sudah tampak di Surabaya. Kebersamaan untuk satu tujuan sudah ditunjukkan oleh masyarakat Surabaya. Gedong Nasional Indonesia (GNI) dibangun secara gotong royong pada 1930. Contoh lain dari nilai kegotong royongan di Surabaya adalah ketika Masjid Kemayoran diperluas pada 1934. Menurut pemberitaan Soerabaiasche Handelsblad bahwa dana pembangunan disokong oleh umat Islam. Sementara umat Islam yang tidak punya uang, mereka datang untuk menyumbangkan tenaga. Orang Jawa bilang ini adalah tradisi “sambatan”.

Dr. Samidi M. Baskoro dari Fakultas Ilmu Budaya (FIB) Unair, juga sebagai pembicara mengatakan bahwa ada sifat “bonek” dalam pembangunan GNI itu. Mereka punya niat, tekad (kemauan keras, bulat hati/pikiran) dan tindakan nyata.

“Disana ada gotong royong, kerja bersama mengkontribusikan tenaga dan material”, kata Samidi.

Kegotong royongan ini juga tampak dari kalangan seniman Surabaya. Mereka turut menyumbang uang dari hasil pementasan hiburan. Selain itu, sumbangsih juga datang dari kalangan perempuan.

“Tidak hanya di dapur saja, mereka juga ada yang jadi kuli”, tambah Samidi.

Kepengurusan GNI

Menurut Akte Notaris H.W. Hazenburg tanggal 21 Juni 1930 No. 101 bahwa susunan kepengurusan GNI ini adalah: Dr Soetomo (Ketua), R.P. Sunario Gondokusumo (Sekretaris), R.M.H. Sujono (Bendahara), R. Sunjoto (Komisaris) dan Achmad Djais (Komisaris). Untuk mengenang jasa dan perjuangan mereka, nama nama mereka menjadi nama jalan di Surabaya. Jalan dr. Soetomo ditempatkan di kelurahan Darmo.

Sementara nama nama , R.P. Sunario Gondokusumo, R.M.H. Sujono, R. Sunjoto dan Achmad Djais disematkan di lingkungan kelurahan Peneleh, tidak jauh dari lokasi GNI di kelurahan Bubutan.

Selama ini belum banyak yang tau siapa itu R.P. Sunario Gondokusumo, R.M.H. Sujono, R. Sunjoto dan Achmad Djais yang namanya menjadi nama jalan. Ternyata mereka adalah kaum pergerakan yang mendampingi dokter Soetomo mulai dari membina pendirian Studieclub, Goedong Nasional Indonesia hingga pada masa 1945 meski dr Soetomo telah tiada.

“Sunjoto itu adalah orang yang sangat berperan dalam negosiasi dengan belanda di tahun 1945”, tambah Purnawan Basundoro.

Belum lagi R.P. Sunario Gondokusumo. Sebetulnya kisah tentang Sunario Gondokusumo sudah terpajang di museum dr Soetomo di GNI. Ia pernah berkarir di Bumi Putera dan sebagai redaktur Soeara Oemoem. Pada pasca revoludi, pada 1954 dia diangkat menjadi anggota DPR Sementara (DPRS) oleh Presiden Soekarno dari Fraksi Parindra yang memiliki 7 kursi parlemen.

Reaktualisasi Nilai Perjuangan

Pendirian Indonesische Studieclub di Surabaya sarat akan makna perjuangan. Studieclub ini menunjukkan aksinya yang sekuat tenaga untuk mewujudkan kemerdekaan bangsa. Mereka menggunakan aksinya melalui jalur sosial, ekonomi, pendidikan dan kebudayaan.

Indonesische Studieclub ini mempunyai misi untuk mendorong kaum terpelajar di kalangan orang-orang pribumi supaya memupuk kesadaran hidup bermasyarakat, mendiskusikan masalah-masalah nasional dan sosial, serta bekerja sama untuk membangun Indonesia.

Studieclub yang terbentuk pada 1924 awalnya menempati sebuah rumah di jalan Sulung. Pada usianya yang ke enam tahun, Studieclub yang dipimpin dr. Soetomo ini memprakarsai pembangunan Gedong Nasional Indonesia (GNI) di Bubutan pada 1930. Sejak itu kegiatan Studieclub berpindah ke GNI.

GNI jauh lebih luas dibandingkan dengan rumah di jalan Sulung. Di GNI kegiatan yang melibatkan lebih banyak orang bisa ditampung. Apalagi dari hasil diskusi diskusi Studieclub, yang menyangkut persoalan persoalan masyarakat ini, sering dikemukakan dalam rapat rapat umum. GNI menjadi sarana rapat rapat (vergadering) para pemuda dan masyarakat.

Nanang Purwono, yang berbicara terakhir setelah Prof. Purnawan Basundoro dan Dr. Samidi, mengajak forum untuk mengidentifikasi peninggalan dr. Soetomo dan mereaktualisasi nilai nilai perjuangan dr. Soetomo. Salah satu nya adalah mereaktualisasi kan nilai perjuangan yang dilakukan pada, pendahulu melalui Studieclub.

“Studieclub di era dr. Soetomo ini adalah kumpul kumpul, yang mencoba mencermati persoalan bangsa seperti persoalan ekonomi, sosial, pendidikan dan kebudayaan yang dihadapi masyarakat. Dengan penguatan pada bidang bidang itu, maka ada alat untuk berjuang meraih kemerdekaan”, jelas Nanang Purwono dari komunitas sejarah Begandring Soerabaia.

Interaktif dalam seminar

Ia menambahkan bahwa pengajaran dengan model Merdeka Belajar adalah wujud reaktualisasi cara cara Indonesische Studieclub dalam pengajaran dan pendidikan masyarakat. Cara cara pengajaran melalui metode Merdeka Belajar juga mengajak siswa dan mahasiswa untuk belajar banyak hal diluar mata pelajaran dan mata kuliah yang disampaikan di dalam kelas. 

“Ruang publik di tengah tengah masyarakat adalah ruang kelas yang menyimpan banyak pelajaran yang secara langsung bisa diobservasi dan dipelajari oleh para pembelajar. Di ruang publik itu, para pembelajar bisa mengamati persoalan persoalan ekonomi, sosial, pendidikan dan kebudayaan”, pungkas Nanang.

Indonesia Dijadikan Pilot Project Neoliberalisme Melalui Ekonomi Ekstraktif ?

Abad.id - Pertanyaan pada judul diatas berangkat dari asumsi bahwa makin kesini, gerak ekonomi Indonesia semakin tidak berbasis pada kebutuhan dan kepentingan rakyat, bisa dibilang semakin menjauh dari esensi pasal 33 UUD 45 NRI. Tetapi sebaliknya, digerakkan oleh kepentingan kapital dan komoditas global. Demikianlah, pemerintahan dijalankan dengan tata kelola ekonomi yang buruk, salah urus, tetapi cenderung melakukan marketisasi di segala bidang.(Poor governance, mismanagement -yes- but at the root is marketization). 

Dalam amatan penulis, pijakan pembangunan (ekonomi) rezim ini bertumpu pada ekonomi ekstraktif, selain instan (cepat), berjangka pendek, ia juga memaksimalkan keuntungan perusahaan pemodal dengan menyedot SDA murah tanpa berpikir soal kesejahteraan masyarakat sekitarnya.

Ngga mikir juga soal dampak jangka panjang akan terjadi. Kerusakan lingkungan, ekosistem yang parah, hingga mengganggu mekanisme alam semesta dan menyebabkan terjadinya bencana; tanah longsor, banjir bandang, kekeringan, perubahan iklim dan lain-lain. Disini jelas yang untung siapa dan yang rugi siapa dari deep marketization ini. Kata Anthony Barnett; "This isn't democracy... It is the deep marketisation of our society, carried out at breakneck speed."

Hanya melihat sisi keuntungan deep marketization, yakni soal instant yield, cepat, jangka pendek, dan menguntungkan perusahaan dengan menyedot SDA secara murah, ya pantas saja kecenderungan pemerintah lebih suka impor pangan daripada menjadi eksportir (negara produsen), kecuali ekspor CPO. 

Panen padi di desa Gandrungmangu Sragen, doc. pribadi

Bahkan ide food estate atau lumbung pangan yang mengintegrasikan antara pertanian, perkebunan hingga peternakan, yang seharusnya digerakkan oleh pertanian keluarga (family farming) dan masyarakat, lagi-lagi -- food estate ini juga digerakkan oleh konsolidasi perusahaan. Siapa lagi yang diuntungkan? Padahal ketersediaan pangan (logistik) merupakan bagian dari ketahanan nasional dan strategi pertahanan. Jika pengelolanya perusahaan, apalagi perusahaan asing, lalu ketahanan nasional dan strategi pertahanan negara dikemanain?

Tampaknya peran negara lagi-lagi hanya selaku fasilitator atas geliat neoliberalisme di Indonesia yang mengeksploitasi SDA secara ugal-ugalan atau istilah kerennya, eksploitasi secara ultra neoliberalisme. Dan pemerintah hanya berfungsi sebagai makelar alias broker, alias 'blantik,' dengan konsumennya rakyatnya sendiri. Karena neoliberalisme adalah marketisasi semua bidang, baik ekonomi maupun sosial. Maka dalam situasi pasar, Anda adalah produsen atau konsumen.

Nah, fenomena dan trend ekonomi ekstraktif yang bertumpu pada kepentingan kapital dan komoditas global ini sesungguhnya merupakan fase ketiga dalam transformasi neoliberalisme dari participatory bergerak menjadi disciplinary neoliberalisme yang ditandai dengan deep marketization. 

Jadi, bisa disimpulkan bahwa Indonesia kini dijadikan pilot project untuk mengamalkan nilai-nilai dan etika neoliberalisme secara utuh. Ini juga menjawab pertanyaan mengapa rezim ini lebih menyukai impor pangan daripada menjadi negara produsen pangan. Jadi jangan tanya soal swasembada pangan, kedaulatan, apalagi soal nasionalisme, sudah lama menghilang dari para pemangku kekuasaan di negeri yang terkenal gemah ripah loh jinawi ini. 

Betapa ironisnya! Negeri dengan tanahnya yang subur, ibarat tongkat kayu saja jadi tanaman, dan laut dengan sedemikian banyak ikan yang melimpah, garam yang tinggal diproduksi, tetapi pemerintahnya justru lebih suka mengimpor semuanya. Adalah hal yang sangat paradoksial.

Soal janji kampanye yang hendak mensejahterakan rakyat, membela wong cilik, memberantas mafia impor dan seterusnya? Ahh sudahlah! Ibarat "Kakean Gludug kurang udan"; banyak janji tetapi tak satupun yang nyata dan ditepati, semua hanya pepesan kosong bertajuk "Berikan suaramu, cobloslah aku, dan kesejahteraanmu hanyalah bualanku su...!"

Barangkali memang harus begitu, babak belur sepanjang hayat, dari rejim ke rejim, dari jaman ke jaman, dari era ke era, dari satu hutang ke hutang yang lain.

Kemerdekaan diibaratkan hanya membuka kolonialisme baru terus menerus, kolonialisme dan penjajahan modal. Karena kebanyakan elit pemangku kekuasaan penginnya cepat-cepat saja, semua doyan sama yang instan. Tugas mereka hanya memastikan bekerjanya satu kurikulum dari hilir neoliberalisme yaitu freedom financial. Roadmapnya: perbankan, asuransi, investasi, utang, kurs, valuta asing, devisa dan penetapan mata uang internasional via kurs bebas yang memosisikan warga negara menjadi warga melarat dan menderita, tuan tanah yang tidak berdaulat di negerinya sendiri.

Tidak ada di dalam benak mereka soal kesejahteraan, perlindungan rakyat, kecukupan sandang pangan dan papan, kesehatan dan pendidikan yang maju, bahkan mau negara bubar atau ambyar, atau besok bukan lagi milik bangsa Indonesia sekalipun, yang penting bagi mereka adalah bisa menumpuk kekayaan. 'ING NGARSA NUMPUK BANDHA, ING MADYA MANGUN DINASTI, TUT WURI HANGGROGOTI.' (mda)

Penulis : Malika D. Ana

Penulis : Pulung Ciptoaji

abad.id. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD meminta personel kepolisian agar tidak pongah dan hedonis. Hal ini disampaikan Mahfud terkait arahan Presiden Joko Widodo kepada pejabat Markas Besar Polri, Kapolda, dan Kapolres seluruh Indonesia di Istana Kepresidenan di Jakarta Jumat (14/10/2022) lalu. Mahfud MD mengajak supaya personel kepolisian bisa hidup sederhana bersama masyarakat.

“Kalau dari aspek pengarahan Presiden, marilah Polri itu kita bangun sebagai polisinya rakyat yang sederhana bersama kehidupan rakyat, tidak pongah, tidak sewenang-wenang, dan tidak hedonis, dan tidak berlebihan di dalam hidup,” ujar Mahfud dikutip dari Youtube Kemenko Polhukam.

Pernyataan yang sama juga disampaikan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, yang siap menindak anggotanya sendiri jika terdapat permasalahan. Sebelumnya, Jokowi berpesan kepada pejabat Polri menjaga gaya hidup mereka agar tidak bermewah-mewahan. Jokowi mengatakan, gaya hidup mewah itu harus "direm" demi tidak menimbulkan kecemburuan sosial di tengah masyarakat yang sedang susah akibat krisis.

"Jangan gagah-gagahan karena merasa punya mobil bagus atau motor gede yang bagus, hati-hati saya ingatkan, hati-hati," kata Jokowi.

Dalam setiap kesempatan, Suharto selalu menyampaikan ajakan pola hidup sederhana dan menjauhi hedonis. Foto Ist

Namun jauh sebelum ajakan hidup sederhana yang disampaikan Presiden Jokowi, telah muncul Peraturan Pemerintah No 6 tahun 1974 tentang Pembatasan Kegiatan Pegawai Negeri dalam Usaha Swasta. Perintah wajib hidup sederhana ini diteken langsung Pesiden Suharto, yang merasa melihat banyak pegawai pemerintah yang hidup Hedonis. Tujuannya sebagai usaha lebih meningkatkan daya guna PNS guna menyelenggarakan tugas-tugas umum maupun pembangunan. Kewajiban hidup bersama ini ditetapkan mulai 5 Maret 1974.

Munculnya PP No 6 tahun 1974 ini ada sejarah yang mengawalinya. Rupanya saat itu terjadi euforia kemakmuran yang berlebihan dirasakan pemerintahan Suharto setelah terjadi lonjakan harga minyak. Tidak hanya pertumbuhan ekonomi Indonesia yang lebih baik, jumlah devisa negara juga ikut menjadi modal besar untuk pembangunan berkelanjutan. Tahun itu banyak investor asing juga berlomba-lomba masuk ke Indonesia. Sehingga sektor swasta bisa menyerap lapangan pekerjaan bagi pemuda yang sebelumnya menganggur sambil terbius ambisi politik dan ideologi.

Bagi pejabat negara, di tahun-tahun tersebut benar-benar masa terindah dan memingkinkan hidup hedonis. Sebab Suharto tidak hanya menaikan gaji pegawai negeri dan ABRI, namun juga memberi kesempatan untuk melakukan study banding ke beberapa negara . Tentu motivasi kegiatan tersebut untuk menambah ilmu. Namun ternyata di lapangan, banyak pejabat pegawai negeri dan ABRI memanfaatkan untuk kegiatan berwisata bersama keluarganya.

Perilaku hedonis ini juga telah merusak mental dan moral para pegawai negeri dan ABRI pada masa itu. Banyak kasus hukum yang ditangani polisi bermunculan paaling banyak tidakan asusila. Serta tindakan moralitas berupa selingkuh di tempat kerja hingga perkelahian di klub malam oleh para oknum. Bagi Suharto, hedonisme ini pelanggaran perilaku sosial yang mengancam negara. Sama berat ancamannya dengan perilaku korupsi, kolusi dan perilaku penyakit masyarakat lainnya.  

Maka dengan sangat mendesak, Suharto segera menerapkan peraturan yang kemudian dikenal dengan sebutan kebijakan mengenahi pola hidup sederhana itu. Diantaranya  melarang pegawai negeri golongan IV/A (PGPS1960) ke atas, anggota ABRI berpangkat Letnan Dua ke atas serta pejabat dan istri mereka, memiliki seluruh atau sebagian perusahaan swasta, memimpin atau duduk sebagai pengurus atau pengawas suatu perusahaan swasta dan melakukan kegiatan usaha dagang baik secara resmi atau sambilan.

Tidak hanya itu, Suharto juga meneken Keputusan Presiden No 10 tahun 1974 tentang beberapa pembatasan kegiatan pegawai negeri dalam rangka pendayagunaan aparatur negara dan kesederhanaan hidup sehari hari.

Keputusan presiden Suharto ini menyangkut perilaku. Mulai larangan untuk memberikan pelayanan yang berlebihan kepada pegawai negeri anggota ABRI atau pejabat yang berkunjung ke daerah, seperti penyelenggaraaan resepsi, pesta, pemberian hadiah atau tanda mata. Anjuran agar penyelenggaraan ulang tahun suatu departemen dilakukan secara sederhana tidak dengan pesta-pesta, selamatan dengan menghamburkan uang negara.

Bagi pejabat pejabat isntansi hanya disediakan kendaraan dinas yang sederhana sesuai dengan standar dan tidak menguasahi/ menggunakan kendaraan dinas yang tergolong mewah, juga dilarang seorang pegawai negeri atau pejabat menguasai kendaraan dinas/ rumah dinas lebih dari satu. Aturan lain kewajiban untuk mendapatkan ijin tertulis bagi pegawai negeri dan anggota ABRI, pejabat dan istrinya yang akan melakukan   perjalanan ke luar negeri untuk keperluan pribadi.

Masalah hak indifidu juga diatur oleh Suharto. Misalnya larangan bagi pegawai negeri memasuki tempat-tepat umum tertentu seperti perjudian, kelab malam, dan pemandian uap. Terakhir petunjuk agar penyelenggaraan perayaan yang bersifat pribadi dilakukan secara sederhana dan tidak berlebih-lebihan.

Suharto dalam berbagai kesempatan dalam pidatonya selalu mengajak pola hidup sederhana ini. Menurut Suharto pola hidup sederhana bukanlah pola hidup anti kemajuan, atau pola hidup gaya melarat. Pola hidup sederhana yanag digambaran sang presiden berupa hidup hemat dan wajar. “Pola hidup mewah, boros dan berlebih-lebihan bukan saja tidak sesuai dengan semangat pembangunan, tetapi juga mengurangi kesetiakawanan sosial,“ kata Suharto dalam Kepresnya. (pul)

Bangunan Kuno Akan Diklasifikasikan Secara Tematik

Abad.id, SURABAYA - Bangunan kuno yang ada di Kota Surabaya tidak bisa asal disebut sebagai bangunan cagar budaya. Sebelum disebut sebagai cagar budaya, bangunan kuno itu harus dikaji terlebih dahulu. 

Penegasan itu disampaikan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi berdiskusi bersama Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) di ruang kerjanya, Rabu (12/10/2022).

Dalam pertemuan itu, ia membahas beberapa poin tambahan yang akan dimasukkan ke dalam Raperda Bangunan Cagar Budaya.

“Harus ada filosofi dan ceritanya apa saja dari bangunan tersebut. Sehingga nanti dibuatkan cerita di depan bangunan itu, tujuannya agar anak – anak itu tahu sejarah dari bangunan itu,” tandas Eri.

Dia juga ingin di dalam raperda tersebut disebutkan, bangunan kuno yang ada di Kota Surabaya dikategorikan secara tematik. Tujuannya untuk mempermudah pelestarian bangunan kuno yang telah ditetapkan sebagai cagar budaya.

“Misal, di suatu kawasan mayoritas terdapat bangunan kuno dengan keunikan arsitektur, maka ditonjolkan arsitekturnya. Ketika di wilayah lain ada bangunan yang berkaitan dengan perjuangan, maka akan disesuaikan itu juga,” terang dia.

Ketika sudah ditentukan seperti itu, imbuh Eri, maka ke depannya kawasan yang terdapat bangunan peninggalan zaman dulu bisa dijadikan sebagai tempat wisata heritage.

Selain itu, Eri juga menyebutkan, ke depannya kawasan wisata heritage juga bisa dijadikan sebagai sarana edukasi untuk anak – anak yang duduk di bangku SD dan SMP.

Ketua TACB Kota Surabaya Retno Hastijanti mengatakan, pertemuan tersebut untuk menyesuaikan Raperda tentang Cagar Budaya dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.

Retno menerangkan, raperda sebelumnya disesuaikan dengan UU Nomor 5 Tahun 1992 tentang Cagar Budaya yang hanya sebatas penyelamatan bangunan cagar budaya.

“Nah, sedangkan di UU yang baru Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya itu nyawanya lebih ke pengelolaan. Jadi nanti bangunan cagar budaya yang ada di Kota Surabaya itu akan lebih mudah pengelolaannya,” beber Retno.

Selain itu, kata dia, di UU yang baru itu juga tidak ada lagi kategori bangunan cagar budaya kelas A, B dan C. Namun, disesuaikan dengan tingkatan, yakni Lokal di skala Kota/Kabupaten, Regional skala Provinsi dan Nasional.

“Sedangkan calon perda kita nanti tetap ada penggolongan, untuk memudahkan kegiatan pelaksanaan pelestariannya. Jadi nanti itu ada golongan utama, madya dan pratama,” paparnya.

Retno juga menyampaikan, dalam pelestarian bagunan cagar budaya Pemkot Surabaya harus melibat komunitas dan stakeholder. Tujuannya agar bangunan cagar budaya itu bisa dilestarikan secara berkelanjutan sebagai salah satu ciri khas dari Kota Pahlawan.

“Jadi Pak Wali ingin bangunan cagar budaya itu bukan hanya dikelola oleh pemkot, masyarakat dan stakeholder serta komunitas juga dilibatkan. Sehingga perencanaan dan implementasinya bisa nyambung dan berkelanjutan,” pungkasnya.(nng)

Liputan : Nanang Purwono

Penulis  : Pulung Ciptoaji

Depok, Banyak memang artikel dan literasi sejarah selalu menyebut Jakarta dan Yogjakarta pernah menjadi ibukota negara. Namun sebenarnya, kota Bukittinggi Sumatra Barat sebenarnya juga pernah menjadi kota penting sebagai pemerintahan sementara saat Agresi Militer Belanda II. Serta bahkan jauh tahun dari nama-nama kota tersebut, ternyata Kota Depok pernah menjadi wilayah mandiri yang memiliki “presiden”. 

Saat itu dikenal dengan nama Presiden Depok pada masa abad ke 18. Wilayah negara Depok menerapkan konsep Het Gemeente Bestuur van Het Particuliere Land Depok atau tatanan pemerintahan desa yang bercorak “republik”  pada tahun 1871. Konsep tersebut disusun seorang pengacara Batavia bernama RH Kleijn. Namun pemerintahan negara dengan dipimpin seorang presiden baru aktif dijalankan pada 14 Januari 1913.

Nama Presiden pertama Republik Depok Cornelis Chastelein. Pria kelahiran Amsterdam Belanda 10 Agustus 1657  dan wafat tahun 28 Juni 1714 ini, datang dari Belanda saat masa VOC. Sebagai pendatang dan pengusaha kaya, Cornelis Chastelein membutuhkan kawasan yang luas sebagai tempat usaha. Maka Cornelis Chastelein mengusulkan ke pemerintahan VOC untuk membuka lahan di pinggir Batavia sebagai kawasan penyangga kebutuhan kota. Baik untuk pertanian, industri dan gudang pangan. 

Maka awalnya Cornelis Chastelein mendatangkan orang dari Jawa dan Sunda sebagai budak pekerja. Dengan kemampuan keuangannya, Cornelis Chastelein mampu mencukupi kebutuhan para budaknya itu.  Tugas para budak membabat lahan hutan, membangun akses jalan dan jembatan serta membangun rumah bagi Cornelis Chastelein. Mereka yang menjadi budak umumnya tawanan perang. Tepat pada 18 Mei 1693 seluruh wilayah depok berhasil dikuasai dan dibangun sebuah wilayah komuni yang merdeka.  Bahkan lelaki berdarah Prancis semakin agresif memperluas wilayahnya (babat alas) dengan tujuan membuka lahan garapan di sekitar Depok. Seiring dengan situasi wilayah yang aman dan suhu udara yang mendekati eropa yang sejuk, mengundang para pendatang eropa lain untuk membuat pemukiman di Depok. Selain membuat rumah, para pendatang eropa ini juga mempekerjakan warga pribumi.   

Pengaruh Cornelis Chastelein memang sangat kuat di Batavia. Disebutkan wilayah Kota Depok di era Presiden Chastelein mencakup wilayah Pasar Minggu hingga Gambir Jakarta Pusat. Bahkan Cornelis Chastelein yang dikenal sebagai pedagang ulung itu sering membantu keuangan VOC. Karena memiliki koneksitas kuat di lingkungan VOC, Cornelis Chastelein semakin mendapat kesempatan mendatangkan sejumlah budak dari Jawa, Sunda, Bali, Bima, Bugis, hingga Ambon. Memang, praktik perbudakan dengana biaya murah sangat lumrah di tanah jajahan, bahkan berlangsung di berbagai belahan dunia.

Sebenarnya sebagai penganut Kristen Protestan yang taat, Chastelein merupakan pribadi yang welas asih. Ketika Amerika dan Eropa sudah menerapkan penghapusan sistem perbudakan, Cornelis Chastelein langsung memerdekakan seluruh budaknya. Lebih dari itu, budak yang sudah terlanjur berkeluarga diperbolehkan untuk menetap dan diberi lahan. Para budak mulai membangun koloni di tanah depok, namun hanya patuh kepada Cornelis Chastelein sebagai presidennya. Lebih dari itu, Chastelein menyerahkan keputusan sepenuhnya terkait agama yang dianut. Maka sejak saat itu bermunculan banyak tempat beribadah di kawasaan depok, dan mengembangkan perilaku toleransi sesama warga jajahan.

Dalam catatan Yayasan Lembaga Cornelies Chastelein (YLCC) kepada betawipos menyebut, para bekas budak itu dibagi dalam 12 marga. Mereka yaitu Bakas, Isac, Jonathans, Joseph, Laurenz, Leander, Loen, Samuel, Sudira, Tholence, Yakob, dan Zadoch. Mereka berhasil dibabtis  dan menjadi warga negara yang memiliki hak dan kedudukan yang sama di negara Depok. Namun hanya Zadoch yang berjenis kelamin perempuan, sehingga tidak bisa menurunkan nama marga. Pembina YLCC Pendeta Carlo Leander mengatakan, mereka inilah yang menjadi penduduk pertama Depok. Berkat keharmonisan dengan mantan budaknya itu, Chastelein mampu menjadikan kota penyangga Batavia itu menjadi kawasan berkembang hingga sekarang.

Namun seiring perkembangan jaman, wilayah Depok makin menyusut hanya sampai perbatasan Jakarta Selatan Srengseng Sawah hingga perbatasan Kabupaten Bogor Parung. Jejak pemerintahan Republik Depok juga harus berakhir pasca Proklamasi Kemerdekaan RI. Tercatat nama G Jonathans merupakan presiden terakhir Republik Depok. Kemudian seluruh tanah di Depok diambil alih oleh Pemerintah Republik Indonesia pasca proklamasi kemerdekaan. Pemerintah RI mengambil alih gereja, sekolah, balai pertemuan, dan lahan pemakaman dengan kompensasi ganti rugi sebesar Rp 229.261,26 kepada ahli waris. (pul)